SOAL
1. Jelaskan tentang
pengertin Organisasi sebagai Badan maupun sebagai Tekstruktur?
2. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan Rentang Kendali dan Jelaskan pula faktor apa saja yang
menetukan tinggi rendahnya Rentang Kendali?
3. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan struktur organisasi matriks dan apa saja keunggulan serta
kelemahannya?
4. Jelaskan
pengertian organisasi formal dan organisasi informal berserta karakteristiknya
masing-masing?
5. Jelaskan perbedaan
antara pengelolaan Organisasi secara Sentralisasi dengan Desantralisasi! Apa
keunggulan dan kelemahannya masing-masing?
JAWAB
1. Dalam pengertian organisasi sebagai badan dinyatakan
oleh Drs. M. Manulang :
"Organisasi dalam artian yang ketiga ini dapat
dirumuskan sebagai kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu
tujuan tertentu."
Pengertian tersebut adalah senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Dr.
Panglaykim dan Drs. Hazil :
". . . definisi organisasi, yakni : bentuk setiap gabungan manusia
untuk suatu tujuan bersama".
Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa unsur organisasi dalam artian
ketiga ini adalah :
a. Sekelompok orang.
b. Kerja sama atau pembagian pekerjaan dan
c. Adanya tujuan tertentu.
Dalam pengertian organisasi sebagai terstuktur oleh Mc David dan
Harari :
Organisasi sebagai kelompok adalah sistem
terorganisasi dimana ada dua orang atau lebih individu yang berhubungan dalam
fungsi yang sama, mempunyai seperangkat standar tentang hubungan peran anggota
dan mempunyai morma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok.
2. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah
kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar
tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen
berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh
seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah
bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik.
Pada dasarnya faktor-faktor
pengaruh yang dipertimbangkan Rentang Kendali adalah:
1. Kesamaan fungsi-fungsi
Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar.
2. Kedekatan geografis
Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, secara fisik, rentangan semakin melebar.
3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan
Semakin sedikit pengawasan lengsung dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan
Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer.
Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
6. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas.
Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin melebar.
1. Kesamaan fungsi-fungsi
Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar.
2. Kedekatan geografis
Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, secara fisik, rentangan semakin melebar.
3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan
Semakin sedikit pengawasan lengsung dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan
Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer.
Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar.
6. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas.
Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan semakin melebar.
3. Struktur
Matriks adalah
sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan
departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat
ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium
penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit,
lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan
perusahaan hiburan.
Keuntungannya dari
struktur matrik adalah:
§ Lebih baik kerjasamanya antar
lintas fungsi
§ Peningkatan pengambilan keputusan
§ Meningkatkan fleksibilitas dalam
restrukturisasi
§ Pelayanan pelanggan jadi lebih
baik.
§ Akuntabilitas kinerja lebih baik.
§ Adanya peningkatan manajemen
strategis karena mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan untuk
menjawab tuntutan “ganda” lingkungan.
§ Sangat sesuai untuk organisasi
ukuran sedang.
Kerugian dari
struktur organisasi matrik adalah:
§ Adanya sistem dua boss yang
rentan terhadap perebutan kekuasaan
§ Adanya sistem dua boss yang dapat
membuat kebingungan tugas dan konflik dalam prioritas kerja.
§ Rapat Team biasanya banyak
memakan waktu.
§ Adanya “groupitis” yang merugikan
organisasi itu sendiri
§ Peningkatan biaya karena menambah
struktur tim
4. - Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih
yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan
hubungan kerja yang rasional. Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan
lain sebagainya.
- Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang
telibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh :
Arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak sd, kemping ke gunung
pangrango rame-rame dengan teman, dan lain-lain.
Karakteristik Organisasi Formal:
1.
Adanya kesatuan Perintah
2. Pembagian Kerja jelas dan mudah dilaksanakan
3. Organisasi tergantung pada satu pemimpin
2. Pembagian Kerja jelas dan mudah dilaksanakan
3. Organisasi tergantung pada satu pemimpin
Karakteristik
Organisasi Informal:
1. Memberi
dukungan terhadap organisasi
2. Menstimulasi komunikasi sebagai alat komunikasi tambahan
3. Pemuas kepentingan social
4. Kompensasi bagi manajer yang kurang memiliki kapabilitas
2. Menstimulasi komunikasi sebagai alat komunikasi tambahan
3. Pemuas kepentingan social
4. Kompensasi bagi manajer yang kurang memiliki kapabilitas
5. - Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada
sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur
organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia
sebelum adanya otonomi daerah.
- Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat
keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level
bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan
atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena
dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu
organisasi.
Keunggulan
Sentralisasi:
· Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
·
Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan,
evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.
·
Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
·
Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas
organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.
·
Perencanaan dan
pengembangan organisasi lebih terintegrasi.
·
Peningkatan resource sharing (berbagi sumber daya) dan sinergi,
dimana sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara
terpusat.
·
Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain, dalam hal ini satu aset
dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama
untuk pekerjaan yang berbeda-beda.
·
Perbaikan koordinasi; koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of
command.
·
Pemusatan expertise (Keahlian); keahlian dari anggota organisasi dapat
dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.
·
Kebijakan umum organisasi lebih mudah diimplementasikan terhadap
keseluruhan.
·
Menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi.
·
Mencegah sub-sub unit menjadi independen.
·
Memudahkan koordinasi dan kendali manajerial.
·
Meningkatkan penghematan ekonomi dan mengurangi biaya berlebih.
·
Mampu meningkatkan spesialisasi.
·
Mempercepat pembuatan keputusan.
Kelemahan Sentralisasi:
·
Kebijakan
dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di
pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama
·
Melemahnya
kebudayaan daerah
·
Kualitas
manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.
·
Melahirkan
suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah.
·
Kekayaan
nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir
elite politik.
·
Mematikan
kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat
demokrasi terbuka
·
Kemungkinan
penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan
keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan
faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan
tersebut.
·
Demotivasi
dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit
mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan
yang terlalu tinggi.
·
Penurunan
kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung
pada daya respon sekelompok orang saja.
·
Peningkatan
kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena
banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah.
·
Perspektif
luas, tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan
berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang
mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.
·
Kurangnya
kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerja sama. Di dalam suatu masyarakat
yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu,
masyarakat akan sangat lamban perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan
komando yang melahirkan sikap masa bodoh.
Kelebihan Desentralisasi:
·
Dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir,
·
Mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok
kreatif penuh inisiatif dan impati,
·
Memiliki keterampilan interpersonal yang memadai
·
Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
·
Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
·
Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat
meningkatkan efisiensi.
·
Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
·
Mengakomodasi kepentingan poloitik.
·
Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.
·
Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa
campur tangan pemerintah pusat.
·
Mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu
sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital
tersebut.
·
Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam
pengelolaan pendidikan.
·
Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang
relevan, karena pendidikan benar0benar dari oleh dan untuk masyarakat.
·
Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar
mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar
siswa
·
Memperkuat kongruensi ini, di mana Indonesiadibangun secara kokoh
dari kemajemukan daerah dan suku-bangsanya.
·
Membuat pembangunan daerah lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan
karena itu kemudian diharapkan akan semakin memperkuat negarabangsa Indonesia
itu sendiri.
·
Mencegah separatisme, dan karena itu sukses Otonomi daerah pada gilirannya
diharapkan memperkuat negara-nangsa Indonesia.
·
Memperkuat demokrasi itu sendiri. Sudah sekitar satu windu otonomi
daerah digelindingkan, dan sampai hari ini masih banyak yang meragukan apakah
otonomi daerah dapat memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.
·
Memperkuat persatuan dan kesatuan , karena Indonesia hari ini Penduduk
Negara Republik Indonesia terbesar nomor empat di dunia.
·
Menghargai kearifan lokal atau variasi local terbukti penduduk
Indonesia yang multicultural.
Kekurangan Desentralisasi:
·
Wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta
dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.
·
Sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.
·
Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan
terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan
yang tergesa-gesa.
·
Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat,
propinsi dan daerah.
·
Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
·
Sumber daya manusia yang belum memadai.
·
Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
·
Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
·
Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan
otoritasnya.
·
Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar sekolah
antar individu warga masyarakat.
·
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua)
menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu
sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga
kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan.
·
Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi
alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan
ke sekolah.
·
Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan, secara
kumulatif berpotendsi akan menurunkan pendidikan.
·
Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahamisepenuhnya
permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu
pendidikan.
·
Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan
potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan
serta melahirkan kecemburuan sosial.
·
Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke
daerah.
·
Permasalahan keterlambatan di terbitkanya PP tentang pembagian urusan.
·
Pemerintah engan dalam mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hal ini
terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat di daerah yang di
bentuk oleh departemen teknis, pelaksanaan pembiayaanya bersumber dari pusat
yang konsekuensinya berkurang inovasi dan kreatifitas di daerah dalam
melaksanakan kewenanganya.
·
Sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau kabur sehinga muncul
keraguan satuan kerja dalam melaksanakan program atau kegiatan di daerah.
·
Belum optimalnya pengelolahan sumber daya yang berakibat pada rendahnya
PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya Rasio PAD terhadap APBD.
·
Belum optimalnya penerapan sangsi dan penghargaan bagi sumber daya manusia
aparatur di daerah.
·
Pemekaran ego bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang mendapat bagian
kekuasaan di daerah mencoba memekarkan daerah yang akan menghabiskan APBN
negara.
·
Korupsi pemindahan ladang korupsi dari pusat kedaerah.
·
Konflik vertikel dan herizontan, misalnya dalam pelaksanaan pilkada .
·
Munculnya pilkada langsung yang banyak menghabiskan dana dan rawan konflik.
Ongkos yang di bayar untuk pilkada (Ongkos Demokrasi)
sangat mahal di Indonesia adalah konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.
0 komentar:
Posting Komentar