Pembangunan ekonomi indonesia sesudah kemerdekaan,
haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya
industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada
tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik
modern.
Menurut Hatta, ada tiga soal yang berkaitan
dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu:
1. Soal ideologi: bagaimana mengadakan susunan
ekonomi yangs esuai dengan cita-cita tolong menolong.
2. Soal praktik: politik perekonomian apa yang
praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.
3. Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan
perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan
pembangunan di seluruh dunia.
Dalam pada itu, sistem ekonomi Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem ekonomi
liberalisme-kapitalisme dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350 tahun)
susunan perekonomian Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem ekonomi
liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi mental
yangs angat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari rasa
rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab
besar dalam mengangkat moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan
pembangunan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan
struktur ekonomi yang kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem
ekonomi yang demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan
sistem sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik.
Pilihan strategi pembangunan yang mengandalkan
pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan telah dijalankan selama masa PJP
(pembangunan jangka panjang) I. beberapa perusahaan besar yang beroperasi di
Indoensia menjadi penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua perusahaan yang
memberikan kontribusi pada ekonomi Indoensia masih didominasi oleh perusahaan
perusahaan multi nasional (Multi National Corporation/ MNC). Hal ini mengundang
keprihatinan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan dengan model
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.
Kesenjangan ekonomi merupakan fenomena yang menonjol
selama masa PJP I. angka kemiskinan masyarakat Indonesia memang mengalami
penurunan. Akan tetapi tingkat kemiskinan dan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat semakin merosot jauh. Praktik perekonomian yang dijalankan selama
lebih dari 50 tahun kemerdekaan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan.
Persoalan yang menjadi pusat perhatian banyak
pengamat dan kalangan bisnis adalah kesenjangan yang terjadi di berbagai
sektor. Kesenjangan dalam penguasaan skala bisnis terjadi antara sektor formal
dan informal, kecil dan besar. Di satu pihak, terdapat fenomena konglomerasi
yang menguasai sektor bisnis dan memberikan kontribusi terbesar PNB Indonesia.
Namun di pihak lain, terdapat kesenjangan penguasaan akses ekonomi dan bisnis
bagi sektor bisnis menengah, kecil, dan koperasi.
Sejak tahun 1993, Indoensia mulai mengubah paradigma
pembangunan dengan lebih menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Hal ini diakibatkan masih besarnya jumlah rakyat Indonesia yang miskin. Setelah
berjalan selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1997 atau sekitar
11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Yang menajdi pertanyaan adalah apakah sistem dan
model pembangunan ekonomi dan bisnis selama ini telah sesuai dengan kehendak
dan cita-cita bersama. Dan dengan cara bagaimana perkembangan bisnis yang
terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial ekonomi dalam
masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model hubungan bisnis yang
dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak relevan
dalam menghadapi pasar global.
Sumber: http://sutrasurga.blogspot.com/2013/10/cita-cita-sistem-ekonomi-indonesia.html
0 komentar:
Posting Komentar