Pengkajian kerangka regulasi yang ada dan
merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur Penyusunan strategi pembangunan dan
pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan
infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai
dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari penyusunan
strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur
sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan
subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan
potensi. Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan
timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang
infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi
Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat
berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur
berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah
pembangunannya.
Cerminan pembangunan infrastruktur nasional adalah
pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia.
Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia
memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur
sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat mencerminkan pula
tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pembangunan
infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang
menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan
mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential approach yaitu potensi
yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat
terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kalimantan
Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya yang merupakan salah satu pulau
terbesar yang ada di wilayah negara kita. Tingkat kepadatan pendudukanya
relative rendah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pendekatan
demographic dalam perencanaan pembangunan infrastukturnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini
hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak pada
aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan
kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential
approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya.
Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah ini
adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor
kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan
nasional.
Dengan demikian terdapat pandangan berbeda mengenai
pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah penduduk atau pendekatan demografik,
aktivitas ekonomi unggulan yang tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka
akibatnya adalah persentase pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah
dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.
Dilihat dari infrastruktur transportasi, pelabuhan
laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar
dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan
dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang dibandingkan dengan
transportasi darat.
Pembangunan jalan di pulau ini masih relative rendah
bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat signifikan
sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di wilayah ini hanya sebesar 5,8%
dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan
rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya transportasi sehingga wilayah
ini kehilangan daya saingnya dalam menarik investasi.
Pandangan keliru juga terdapat pada subsektor
pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi
tidak menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur karena wilayah ini
bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan
perkebunan.
Pada pada sisi lain kitapun memehami betul bahwa
kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun jaringan irigasi guna
menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat belajar dan
membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya lebih
unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.
Saat ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air
bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya
belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus
menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak
pada tingkat kesehatan dari masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa
mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara global
bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih
perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.
Demikian pula dengan subsektor telematika dan
ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama pertumbuhan yang berkembang dengan
pesat. Hal ini sejalan dinamika dan aktivitas dari masyarakat di pulau
Kalimantan.
Pembukan lahan menjadi lahan pertanian yang notabene
terjadi perubahan fungsi seringkali memicu kotroversi yang kontraproduktif,
hendaknya dipelajari kembali dengan seksasama agar tidak terdapat resistensi
pembangunan hanya sekadar penolakan emosional, namun sebaliknya kehilangan
informasi berharga tentang potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya kita juga mengapeal akan pentingnya
kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya strategis
percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi hambatan
birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat
pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
Sumber: http://jammyjack.blogspot.com/2011/03/bab-5-pembangunan-ekonomi-daerah-dan.html
0 komentar:
Posting Komentar